-->

Ambisi Pemerintah Meningkatkan Ekspor Kelapa Sawit, Tanpa Memikirkan Kepentingan Konservasi

 

Sumber foto: instagram @asian.agri

Sejak pada tahun 2018, pemerintah Indonesia bersama dengan industry kelapa sawitnya mulai mendapat ancaman dimana pihak Uni Eropa mulai mengurangi porsi biofuel dari minyak kelapa sawit. Keputusan yang diambil Uni Eropa ini dinilai pemerintah Indonesia sebagai bentuk “diskriminasi” atau “kampanye hitam”, meskipun pandangan tersebut sangatlah tidak terbukti. Dan akhirnya, jaringan organisasi masyarakat sipil mengeluarkan lembar fakta yang berisi tentang klarifikasiatas kesalahpahaman kepada Uni Eropa atas tudingan kampanye hitam atas kebijakan mengurangi porsi sawit sebagai salah satu sumber terbarukan.

Dalam lembar fakta itu juda dijelaskan bahwa sumbangsih bahan bakar minyak nabati generasi pertama (seluruh minyak nabati berbasis pangan seperti, sawit) tidak akan ditingkatkan, tetapi porsi penggunaannya  aka tetap batasan 7% dari konsumsi akhir energi kotor pada bidang transportasi. Khususnyapada bahan bakar nabati dari minyak sawit untuk keperluan transportasi, listrik dan pemanas, Parlemen Eropa mengusulkan untuk tida klagi diikutsertakan pada hitungan konsumsi akhir energy kotor dari energy terbarukan dalam pengunaanya.

Sebenarnya ada pandangan berbeda dari komisi Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa tentang usulan Parlemen Eropa. Komisi Uni Eropa memiliki usulan jika bahan bakar nabati dari minyak sawit dalam perhitungan energy terbarukan dengan tidak dinihilkan. Komisi Uni Eropa juga menginginkan porsi pengunaan minyak sawit dalam perhitungan energy terbarukan tetap pada batas atas 7% hingga 2020 dan mencapai 3,8% pada 2030. Bertentangan dengan itu, posisi Dewan Uni Eropa masih menginginkan porsi penggunaan minyak sawit pada batas atas 7%.

Pada penerapannya, Uni Eropa telah menetapkan kriteria keberlanjutan yang sangat ketat dalam upaya pemanfaatan semua jenis bahan bakar nabati generasi pertama, hal ini agar dapat dimasukan dalam perhitungan energy terbarukan. Sebelumnya yang pertama harus ada komitmen untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 35% disbanding bahan bakar fosil. Target itupun mengalami peningkatan pada tahun 2018 dimana mengalami perubahan dari 50% pada 2017 menjadi 60% (khusus untuk pabrik baru). Kemudian yang kedua, bahan bakar nabati tidak boleh berasal dari lahan dengan karbon tinggi seperti lahan basah termasuk gambut  dan hutan. Ketiga, bahan baku tidak boleh brasal dari lahan yang memiliki kenaekragaman hayati yang tinggi, seperti hutan primer dan grassland.

Dijelaskan juga pada lembar fakta jejaring masyarakat sipil jika arahan UE tidak akan melarang impor serta pernggunaan bahan bakar nabati dari sawit di Uni Eropa. Jadi pada kenyataannya minyak sawit masih tetp akan digunakan sebagai bahan bakar, pembangkit listri, dan pemanas, akan tetapi hanya akan dihitung sebagai pengunaan energy terbarukan. Hal itu dapat mengakibatkan minyak sawit tidak akan mendapat insentif energy terbarukan seperti kerinnganan pajak, bantuan penelitian, investasi, serta sertifikat hijau yang dapat yang diberikan untuk mendorong pengunaan energy yang dpat mengurangi gas rumah kaca.

Pada April 2017, Parleme Eropa telah mengeluarkan resolusi yang isinya dorongan Komisi Eropa untuk mengambil langkah tidak lagi menggunakan bahan bakar nabati penimbul deforestasi pada 2020, dan hal ini juga tidak terbatas hanya pada minyak kelapa sawiit. Namun, Komisi Eropa masih belum mengambil tindakan apapun terkair resolusi tersebut. Jadi dengan demikian berbagai penberitaan di media yang menjelaskan pelarangan pengunaan bahan bakar nabati dari kelapa sawit di Uni Eropa merupakan sebuah kesalahpahaman.

Kali ini, lembar fakta jejaring masyarakat sipil justru malah dapat menunjukan sebuah kebijakan biofuel dengan dorongan dar Uni Eropa terhadap peningkatan konsumsi dan permintaan kelapa sawit secara global. Terlebih lagi setelah arahan energy terbarukan yang telah diberlakukan pada 2009, impor terhadap minyak kelapa sawit di Uni Eropa telah tumbuh 21% pada periode 2010-2017. Hal ini dapat dikatakn telah menunjukan kecenderungan jika setelah ada kebijakan bahan bakar nabati Uni Eropa, pengunaan minyak kelapa sawit untuk energy malah menggeser pengunaanya minyak kelapa sawit pada industri makanan.

Ditunjukan juga oleh lembar fakta jejaring organisasi masyarakat sipil, mengenai permintaan kelapa sawit untuk bahan bakar transportasi bisa jadi menurun akibat revisi arahan energy terbarukan Uni Eropa. Meskipun demikian, permintaan minyak kelapa sawit untuk kepentingan industry, makanan kostemikdan lainnyamasih diproyeksikan akan tetap meningkat. Bahkan tanpa adanya tambahan permintaan kepada biodeselpun, konsumsi minyak kelapa sawit pada permintaan global dipastikan tetap meningkat. Efek substitusi tersebut dapat muncul akibat adanya kebijakan dari Uni Eropa. Begitupun dengan rapeseed oil yang mengalami peningkatan harga dan permintaan di Uni Eropa yang membuat dampak peningkatan penawaran minyak kelapa sawit ke Uni Eropa untuk mengganti penggunaan rapeseed oil di sector pangan. Di Indoensia sendiri kebijakan biodesel yang ada yaitu B20 pada 2020 dan B30 pada 2030, serta diperkirakan akan adanya peningkatan permintaan minyak kelapa sawit yang besar. Akibatnya, adaatau tidaknya kebijakan Uni Eropa, tetap membuat permintaan domestic terhadap minyak kelapa sawit tetap meningkat.

Melalui duta besarnya, pihak Uni Eropa telah mengklarifikasikan klaim sepihak terhadap gudaan “kampanye hitam” sawit dari Indonesia. Duta besar Uni Eropa di Jakarta juga menjelaskan tentang impor sawit Indonesia yang cenderung stabil. Tercatat juga bahwasannya impor CPO dalam 5 tahun terakhir cenderung stabil dengan rata-rata 3,6 juta ton tau 2,3 miliar euro pertahun. Disamping itu, pangsa pasar CPO Indonesia di Uni Eropa tetap menjadi yang terbesar yaiutu sekitar 49%. Uni Eropa tidak menerapkan kebijakan impor minyak kelapa sawit, melainkan kebijakan energy terbarukan. Maksudnya adalah produk biofuel yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi standar kebijakan yang ada.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia dan industry sawit tetap menganggapnya sebagai langkah proteksionisme agi Uni Eropa. Pemerintah Indonesia tetap berjuang memperjuangkan eksistensi minyak sawit, alasannya tentu saja karena ini menjadi komiditi terbesar. Pemerintah Indonesia juga mengklaim pembukaan lahan untuk produksi minyak kelapa sawit juga menjadi potensi meningkatkan lowongan pekerjaan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di masyarakat. Pemerintah Indonesia berusaha menyanggah kebijakan Uni Eropa dengan berbagai penelitian agar tetap dapat menjaga legitimasi ekspansi sawit untuk memenuhi ambisi peningkatan ekspor. Anggapan dari pemerintah Indonesia adalah Uni Eropa sedang melindungi pengunaan komoditas lain dari internal Uni Eropa atau sebagai bentuk upaya proteksionisme.

Pemerintah Indonesia juga turut memperjuangkan minyak kelapa sawit melalui anggapan bahan bakar nabati dari komoditas lainnya lebih memberikan efek deforestasi yang lebih besar. Kajian yang dilakukan pada 2018 menemukan data bahwasannya dari keseluruhan lahan yang memproduksi bahan bakar nabati di dunia, lahan untuk minyak kelapa sawit hanya membutuhkan 10% darinya atau dari total keseluruhan wilayah produksi seluas 191 juta ha. Angka perbandingan ini tentu sangat sedikit disbanding komoditas lain seperti rapeseed oil dengan luas 19% dan sun flower 13 % dari total keseluruhan lahan untuk produksi bahan bakar nabati.

Usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan fasilitasi ekspansi sawit diprakasai peningkatan target ekspor yang meningkat bersama dengan upaya konservasi lingkungan. Namun persoalannya adalah pada nilai ekonomissawit dan ketersediaan lahan juga telah mendorong para wirausahawan untuk ikut turun ke daerah terisolasi untuk membuka kebunkelapa sawit. Dengan klaim tetap menjaga lingkungan, pada faktanya pemerintah Indonesia lebih berfokus terhadap kebijakan public yang memihak pada pertumbuhan ekonomi lewat ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi bentuk nyata dari kebijakan public untuk memfasilitasi akumulasi modal perbandingan dibandingkan dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang mana dapat berimbas pada menurunnya atau bahkan menghilangkan secara signifikat habitat faunan dan prediksi terberukny juga akan mengancam kepunahan. Kebijakan public yang di klaim untuk menjaga keseimbangan salah satunya adalah melalui manajemen pengelolaham lahan gambut secara berkelanjutan, padahal tida bias dilepaskan terhadap upaya replanting lahan sawit pada area seluas 2,4 juta hektar.

Ditambah lagi dengan mayoritas elite politikyang lebih memihak pada ekspansi kelapa sawit dibandi dengan terjaganya habitat kawasan hutan. Berdasarkan pada studi proses RUU Perkelapa sawitan bahkan dijelaskan bahwa mayoritas anggota badan Legislatif DPR RI cenderung mendukung rancangan undang-undang yang menguntungkan ekspansi perkebunan. Meskipun pemerintah telah menyatakan penolakannya untuk kepentingan nasional. Kerterkaitan antara wakil rakyat dengan korporasi besar sawit telah menimbulkan beragam konflik mengenai rusaknya lingkungan hidup. Faktanya tidak ada jaminan atas keberpihakannya pada masyarakat untuk kepentingan masyarakat atas lingkungan hidup. Dukungan pengalihfungsian hutan menjadi wilayah perkebunan odibandingkan menjadikannya konservasi alam leh para elite politik disebabkan adanya keterkaitan pejabat teras partai baik secara kepemlikan ataupun relasi industry monokultur.

 

Pemerintah mengeluarkan regulais pengelolaan gambut seperti pada PP No. 57?/2016 serta PP No. 71/2014 tentang Perlinungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Peraturan Pelaksanannya yang terdiri dari 4 Peranturan Menteri yaitu Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 14/2017, No. 15/2017, No. 16/2017 serta keputusan menteri LHK No. SK 129 tahun 2017 dan No. SK 130 tahun 2017. Namun, pada kenyataan regulasi yang ada tetaptidak mampu membawa keseimbangan antara aspek social, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini dapat terjadi akibat sejak awal kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah memang lebih memihak kepada fasilitasi ekspansi sawit.

Ekonomi minyak sawit dan konservasi lingkungan sering kali menjadi 2 topik yang saling berlawanan dan berotal belakang. Bukan tanpa sebab, pemerintah memang lebih mengadopsi rezim “pasar bebs” dibandingkan dengan “konservasi” . Berbagai langka yang diambil dari monotarium, produktivitas, lahan gambut, pertukaran lahan dan reformasi agrarian malah meningkatkan ekspansi lahan produksi kelapa sawit dan semakin diperparah dengan pengalihan area produksi lahan gambut. Korelasi antara pasar bebas dan perjuangan konservasi telah menghadirkan beagam persaingan antara kepentingan perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati dan kepentingan pertumbuhan modal  melalui ekspansi kelapa sawit yang dinilai akan mengancm kelstarian keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan hidup. Pengalihanfugsian hutan menjadi perkebunan sawit justru menyebabkan ancaman kepada lingkungan dan penghambatan reproduksi berbagai spesies dilindungi, sehingga dapat juga meningkatkan angka kematian keanekaragaman hayati dan berimbas pada kepunahan spesies. Beragam upaya penangkapan terhadap binatang liar yang terdampak akibat pengalihfungsian  hutan juga semakin menunjukan control rezim pasar bebas terhadap pertumbuhan populasi yang ada.

Sertifikasi lingkungan termasu melalui RSPO (Rondtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indoneisa Sustainable Palm Oil) tetap tidak efekti dalam menjaga komitmen pelaku industri sawit dalam menyeimbangkan tujuan ekonomi pasar dan konservasi. Penyebabnya dinilai Karena sertifikasi lingkungan yang bersifat sukarela. Sertifikasi ISPO & RSPO ini bukanlah menjadi intrumenengatur dan pengawas. Hal ini membuuat ISPO menjadi dulikatif dengan intrumen command and control lainnya. Begitupun dengan RSPO yang juga tidak memiliki daya paksa dan kekosongan peran pemerintah dalam pengawasan dan pemberian intensif atas pelaku industry sawit yang prokonserasi.

Sertifikasi sebenarnya dmaksudkan untuk upaya peningkatan kinerja lingkungan  hidup dan social pertanian. Tetapi dukungannya tidak dapat berjalan bersama dengan pemahaman bahwa cara terbaik untuk mengurangi dampak industry minyak kelapa sawit dengan menurunkan angka permintaannya.

Sejak Mei 2010, pemerintah Indoneisa telah mengumumkan kebijakan kelapa sawit di lahan kritis untuk mencegah pemukaan lahan produksi kelapa sawitmelalui  penggundulan hutan yang berdampak pada hilangnya habitat satwa. Akan tetapi rupanaya kebijakan tersebut hanya bertuju pada fisilitasi ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk mengakuisisi 6juta hektar lahan kritis. Keberhasilan produksi kelapa sawit dilahan kritis itu sangat bergantung pada kualitas lahan yang tersedia. Penggunaan lahan kritis padahal ksangat kurang efektif dalam memfasilitasi produksi sawit, yang mana dapt tetap mengakibatkan deforestasi akibat ekspansi perkebunan.

Semakn meningkatkan kebun sawit pada lahan yang di klaim sebagai kawasan hutan telah menunjukan insentifitas pembangunan lahan produksi kelapa sawit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kmoditas lainnya. Kontestasi peruntukan lahan terjadi dalam upaya memfasilitasi ekspansi sawit dibandingkan memfasilitasi konservasi lingkungan. Sangat disayangkan lagi, pemerintah tidak melihat daya dukung lingkungan dan lebih memilih memfasilitasi ekspansi sawit. Pada temua KPK di tahun 2016, memaparkan terjadinya verifikasi teknis terhadap ekspor sawit, CPO (Crude Palm Oil) dan produk turunannya tidak akurat. Walaupun data dari Apindo menunjukan bahwa paada 2016, nilai ekspor kelapa sawit mencapa 18,23 milyar, nilai ini mengalami peningkatan setelah terjadi penurunan pada 2015. Kenaikan nilai eskpor ini disebabkan adanya kenaikan harga CPO global sekitar 41,4% selama 2016. Berdasar pada negara tujuannya, India menjadi tujuan ekspor minyak sawit Indonesia terbesar ditahu 2015 dengan nilai FOB hingga USD 3,22 milyar, nilai tersebut menjadi 20,91% dari toal ekspor kelapa sawit Indonesia.  Disusul dengan Tiongkok dengan 13,30% yang mana mencapai USD 2,05 milyar. Sementara itu dari Uni Eropa, Belanda dan Jerman adalah pengeksporterbesar dengan nilai USD821,2 juta atau 5,34% dari total ekspor kelapa sawit Indonesia. Data-data peningkatan ini juga menjadi alsan dan dorongan tersendiri bagi pengusaha-pengusaha didaerah terisolasi untuk melakukan pembukaan lahan untuk lahan produksi kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit yang idak berkelanjutan seperti yang di khawatirkan eropa bukanlah sebuah tuduhan semata. Berdasar data dari Centre For Orangutan Protection (2009) menunjukan bagaimana keterlibatan perusahaan dalam skema RSPO tidak menjadidorongan untuk mereka mematuhi prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tergabun dalam skema RSPO di Kalimantan Tengah tetap melakukan tindakan penggundulan hutan bahkan pembantaian kepada satwa seperti oran utan. Seteah dilksanakannya forum RSPO pada 2007 di Singapura, Centre For Orangutan Protection melakukan pemantauan terhadap hutan-hutan yang tersis untuk tempat dipindahkannya orang utan yang tersisa dari sekitar perkebunan sawit. Temuan Cente For Orangutan Protection menunjukan jikaorang utan yang dipindakan tidak ada yang tersisaakibat dari ekspansi kelapa sawit ini.

Lebih parahnya dibandingkan dengan menyelesaikan permasalahan perkebunan sawit yang tidak berkelanjutan, pemerintah Indoneisa justru terus menargetkan secara ambisius ekspor CPO. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk melipat gandakan produksi minyak kelapa sawit mentahnya pada 2025. Pemerintah Indonesia sepertinya akan menggunakan 2 pilihan yang ada sesaui pada ususlan investasi tahun 2005 oleh Perusahaan Perkebunan Negara PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dimana dalam putusannya, pemerintah Indonesia akan mengembangkan sekitar 1,8 juta hektar di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang mana pada saat ini statusnya masih merupakan kawasan hutan dan menjadi habitat asli dari beragam keanekaragam hayati.

0 Response to "Ambisi Pemerintah Meningkatkan Ekspor Kelapa Sawit, Tanpa Memikirkan Kepentingan Konservasi"

Post a Comment

jangan diisi

iklan dalam artikel

iklan display

Iklan dalam feed