Mengakhiri Konfrontasi: Indonesia Kembali ke Dunia Internasional

 “Sejarah adalah cahaya kebenaran yang mengungkap masa lalu, menuntun masa kini, dan membentuk masa depan.”

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang mengguncang stabilitas politik Indonesia, negara ini berada di titik kritis yang akan menentukan arah masa depannya. Kejadian ini tidak hanya mempercepat transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, tetapi juga menjadi momen penting dalam penentuan kembali arah politik luar negeri Indonesia. Sebelum G30S, kebijakan luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi oleh visi anti-imperialisme Soekarno, yang tercermin dalam kebijakan "Poros Jakarta-Peking-Pyongyang-Hanoi" dan semangat Revolusi Asia-Afrika yang menentang Barat. 

Salah satu contoh paling mencolok dari kebijakan ini adalah konfrontasi dengan Malaysia yang dimulai pada tahun 1963. Konfrontasi ini bukan hanya sekadar konflik militer, tetapi juga merupakan perang ideologis melawan pengaruh Barat yang dianggap Soekarno sebagai bentuk kolonialisme baru di Asia Tenggara (Ricklefs, 2008). 

Selain operasi militer di perbatasan Kalimantan, Indonesia juga melancarkan propaganda besar-besaran melalui Radio RRI dan berbagai media cetak untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia. Menariknya, operasi militer ini melibatkan pasukan sukarelawan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk petani dan mahasiswa, yang dilatih secara cepat untuk terjun ke medan perang.

Dampak Konfrontasi dan Isolasi Internasional

Keputusan Indonesia untuk menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 adalah langkah yang sangat jarang diambil oleh negara mana pun, dan hal ini semakin menambah isolasi internasional yang dialami oleh Indonesia (Friend, 2003). Langkah ini diambil setelah Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang dianggap oleh Soekarno sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia. Akibatnya, Indonesia kehilangan forum internasional untuk memperjuangkan kepentingannya, memutuskan hubungan diplomatik dengan banyak negara Barat, dan memperburuk krisis ekonomi yang sudah parah. 

Pada saat itu, inflasi di Indonesia melampaui 600% per tahun, salah satu tingkat inflasi tertinggi dalam sejarah ekonomi dunia, sementara cadangan devisa negara berada di titik kritis. Kondisi ini memperburuk kelangkaan bahan pokok dan menambah beban hidup rakyat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan peralatan militer modern, karena pasokan senjata dari negara-negara Barat terhenti, memaksa militer Indonesia untuk mengandalkan bantuan terbatas dari blok Timur. Dalam konteks ini, peralihan kekuasaan ke Soeharto membawa perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri, menandai akhir era konfrontasi dan awal hubungan diplomatik yang lebih pragmatis dengan dunia Barat.

Pergeseran Kekuasaan dan Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri

Setelah peristiwa G30S, Indonesia mengalami perubahan politik yang sangat signifikan. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu memimpin Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), muncul sebagai tokoh sentral dalam usaha menstabilkan politik dan keamanan nasional. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, Soeharto mendapatkan mandat penuh untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan negara (Crouch, 2007). 

Meskipun Supersemar sering dianggap sebagai penyerahan kekuasaan secara resmi, banyak sejarawan berpendapat bahwa dokumen asli Supersemar masih menjadi misteri, karena hingga kini belum pernah ditemukan dalam bentuk utuh dan autentik. Hal ini memicu berbagai spekulasi mengenai keabsahan dan konteks sebenarnya dari perintah tersebut. Salah satu langkah awal Soeharto adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, sebuah kebijakan yang secara simbolis mencerminkan pergeseran mendasar dari politik konfrontasi Soekarno ke pendekatan diplomatik yang lebih pragmatis. 

Langkah ini juga merupakan bagian dari usaha Soeharto untuk memperbaiki hubungan internasional dan memperkuat ekonomi Indonesia, yang saat itu berada dalam kondisi kritis dengan tingkat inflasi yang melampaui 600% pada tahun 1965.

Normalisasi Hubungan dan Kembalinya Indonesia ke Panggung Internasional

Mari kita lihat perjalanan Indonesia dalam menormalkan hubungan dengan Malaysia, yang dulunya menjadi rival utama selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada tahun 1966, Indonesia mengambil langkah besar dengan menandatangani Perjanjian Bangkok pada 11 Agustus, yang secara resmi mengakhiri konflik bersenjata dan membuka jalan untuk hubungan diplomatik yang lebih stabil antara kedua negara (Leifer, 1983). Perjanjian ini bukan hanya mengakhiri ketegangan, tetapi juga menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperbaiki citranya di kancah internasional. 

Hanya beberapa minggu setelah perjanjian itu, Indonesia kembali menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1966, setelah sebelumnya menarik diri secara dramatis pada 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes terhadap penerimaan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kembalinya Indonesia ke PBB menandai kembalinya negara ini ke panggung diplomasi global, sekaligus menunjukkan perubahan arah kebijakan luar negeri dari konfrontasi militer ke pendekatan diplomasi ekonomi yang lebih rasional. Ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk bergabung dengan organisasi internasional lainnya, seperti ASEAN pada tahun 1967, yang kemudian menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia di Asia Tenggara.

Pengaruh Ekonomi dan Diplomatik dalam Pemulihan Indonesia

Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia pada pertengahan 1960-an bukan hanya sekadar langkah politik, tetapi juga merupakan usaha penting untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Saat itu, Indonesia menghadapi hiperinflasi yang melampaui 600% per tahun, yang membuat harga barang-barang kebutuhan sehari-hari melambung tinggi dan daya beli masyarakat merosot tajam (McVey, 1992). 

Kekurangan pangan semakin memperburuk krisis ekonomi, memicu ketidakpuasan sosial dan melemahkan legitimasi pemerintah. Nilai tukar rupiah jatuh, memperburuk defisit perdagangan dan mengganggu stabilitas moneter. Di tengah krisis ini, normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat, termasuk Malaysia, membuka jalan bagi bantuan ekonomi internasional. Salah satu langkah penting adalah kembalinya Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966, yang membantu memperbaiki citra internasional Indonesia dan membuka akses ke berbagai bentuk bantuan ekonomi.

Dukungan finansial dari lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF) menjadi kunci dalam memulihkan ekonomi. Bantuan ini sering kali disertai dengan program stabilisasi ekonomi yang mensyaratkan reformasi struktural, termasuk pengendalian inflasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi pasar keuangan. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerima pinjaman dari kelompok negara donor yang dikenal sebagai Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang dipimpin oleh Belanda, yang secara bertahap membantu mengalirkan modal asing dan investasi untuk proyek pembangunan infrastruktur. Tak hanya itu, bantuan dari Amerika Serikat melalui program seperti "Food for Peace" (P.L. 480) juga berperan dalam menstabilkan pasokan pangan dalam negeri dan meringankan beban masyarakat di masa transisi menuju Orde Baru (Glassburner, 1971).

Selain aspek ekonomi, normalisasi hubungan diplomatik ini juga membawa perubahan strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kini, Indonesia mulai berfokus pada pembangunan ekonomi dan berusaha mengurangi ketergantungan pada ideologi konfrontatif. Ini menandai pergeseran dari kebijakan politik "Ganyang Malaysia" menuju pendekatan yang lebih pragmatis, termasuk bergabung dengan organisasi regional seperti ASEAN pada tahun 1967, yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi di kawasan.

Periode 1965-1968 merupakan masa transformasi besar bagi Indonesia. Dari negara yang terisolasi akibat kebijakan konfrontasi, Indonesia berhasil kembali ke panggung internasional dan membangun fondasi ekonomi untuk stabilitas jangka panjang. Langkah ini juga menandai awal dari kekuasaan Soeharto yang berlangsung lebih dari tiga dekade, dengan fokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pengendalian ketat terhadap oposisi politik. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai Orde Baru, yang meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sering kali dikritik karena pengekangan kebebasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Daftar Referensi:

Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Palgrave Macmillan.

Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press.

Crouch, H. (2007). The Army and Politics in Indonesia. Equinox Publishing.

Leifer, M. (1983). Indonesia's Foreign Policy. Allen & Unwin.

McVey, R. (1992). Southeast Asian Capitalists. Cornell University Press

Share this post