Tim Suharto: Orang-orang Kunci di Balik Kekuasaan (1965-1968)

"Kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tapi siapa yang ada di balik layar, merancang setiap langkah dan strategi."

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), Suharto muncul sebagai tokoh kunci dalam peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Namun, keberhasilan Suharto dalam merebut kekuasaan tidak hanya bergantung pada kemampuannya sendiri, melainkan juga didukung oleh jaringan loyalis dan individu-individu penting yang berperan strategis dalam membangun kekuatan politiknya. 

Tim ini terdiri dari berbagai tokoh militer, intelijen, dan politisi yang bersama-sama membentuk dasar kekuasaan Orde Baru, yang tidak hanya menggantikan Orde Lama, tetapi juga mendirikan sebuah sistem politik yang bertahan hampir tiga dekade. Dengan kecerdasan politik dan keterampilan militernya, Suharto berhasil mengorganisasi dan memanfaatkan para tokoh ini dalam perjalanan menuju penguasaannya atas Indonesia.

Jenderal A.H. Nasution

Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Angkatan Darat, merupakan sosok yang sangat penting dalam sejarah militer Indonesia. Ia selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh anggota PKI dalam peristiwa G30S, meskipun sayangnya putrinya, Ade Irma Suryani, kehilangan nyawanya dalam serangan tersebut. Nasution memiliki hubungan yang cukup rumit dengan Suharto, karena keduanya pernah terlibat perseteruan dalam konteks politik dan militer sebelum peristiwa itu terjadi. 

Namun, setelah G30S, Nasution mengambil peran krusial dalam proses transisi kekuasaan. Sebagai seorang tokoh senior yang sangat dihormati di tubuh TNI, Nasution memberikan legitimasi moral dan politik terhadap langkah Suharto untuk melawan PKI dan merestrukturisasi negara. Perannya dalam memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang selama ini berseberangan dengan kelompok-kelompok pro-Orde Lama, menjadikannya salah satu faktor kunci yang memperkuat posisi Suharto dalam memperkenalkan Orde Baru sebagai pengganti Orde Lama. 

Nasution juga dikenal karena prinsip-prinsip militernya yang tegas dan nasionalis, serta tekadnya untuk menghadapi ancaman komunis dengan pendekatan yang lebih pragmatis, yang berujung pada pembersihan PKI dari panggung politik Indonesia.

Ali Moertopo

Ali Moertopo mungkin bukan nama yang sering terdengar di telinga banyak orang, tetapi perannya sebagai arsitek propaganda di era Orde Baru sangatlah signifikan. Sebagai kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) dan pengelola operasi intelijen, Moertopo memiliki andil besar dalam membentuk citra Suharto sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme. 

Ia dikenal sebagai tangan kanan Suharto dalam memperkuat kekuatan politik melalui strategi propaganda yang cerdik. Ali Moertopo bertanggung jawab merancang berbagai kampanye yang mengukuhkan posisi Suharto di mata publik, serta menciptakan narasi yang menggambarkan Orde Baru sebagai pilihan yang lebih stabil dibandingkan ketidakpastian yang ditinggalkan oleh Orde Lama. 

Salah satu pencapaian penting Moertopo adalah gagasannya dalam mendirikan Golkar, yang menjadi kendaraan politik utama bagi Suharto selama bertahun-tahun berkuasa. Golkar tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenangkan pemilu, tetapi juga sebagai bagian penting dari struktur kekuasaan Orde Baru yang mengontrol berbagai sektor kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. 

Moertopo juga menjalin hubungan erat dengan sejumlah pengusaha besar dan tokoh militer lainnya, menjadikannya kunci dalam membangun jaringan kekuasaan yang mendalam. Keahliannya dalam mengendalikan narasi publik dan politik menjadikan Ali Moertopo sosok yang sangat strategis dalam menjaga kelangsungan Orde Baru.

Soedjono Hoemardani

Meskipun nama Soedjono Hoemardani mungkin tidak begitu dikenal dalam sejarah politik Indonesia, perannya sebagai penasihat ekonomi utama Suharto sangatlah krusial. Dengan latar belakang ekonomi yang solid dan jaringan yang luas di kalangan pengusaha serta birokrat berpengaruh, Hoemardani menjadi sosok penting. 

Di awal era Orde Baru, ia terlibat dalam merancang kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas negara. Fokusnya adalah pada perbaikan sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan industri, serta melakukan konsolidasi ekonomi dengan mendekatkan diri pada kelompok bisnis besar yang memperkuat ekonomi Orde Baru. Salah satu kebijakan penting yang dipengaruhi oleh Hoemardani adalah pengembangan kebijakan ekonomi yang mengutamakan investasi asing dan membuka sektor-sektor industri yang sebelumnya terikat pada kepentingan komunis. 

Soedjono juga dikenal karena kedekatannya dengan para taipan bisnis yang menjadi mitra dekat Suharto, yang memungkinkan keluarga Suharto dan jaringannya menguasai berbagai sektor ekonomi, mulai dari perkebunan hingga energi. Dengan keahliannya dalam mengelola ekonomi dan hubungan dengan dunia usaha, Hoemardani menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi yang sangat penting bagi Orde Baru, meskipun ia lebih memilih untuk tetap berada di belakang layar dan tidak terlalu terlihat di publik.

Ketiga tokoh ini, bersama Suharto, membentuk jaringan kekuasaan yang sangat kuat yang mendominasi kehidupan politik Indonesia selama Orde Baru. Mereka bekerja sama untuk membangun dan memperkuat posisi Suharto, baik dari segi politik, militer, maupun ekonomi. Masing-masing tokoh memiliki peran spesifik, namun kontribusi mereka dalam menjaga kelangsungan rezim Orde Baru sangat terkait dengan strategi jangka panjang yang mereka rancang bersama Suharto.

Jenderal Soemitro

Jenderal Soemitro adalah salah satu tokoh militer yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan keberlangsungan Orde Baru di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang pemikir strategis dalam tim Suharto dan berkontribusi besar dalam merumuskan strategi keamanan nasional yang mendukung konsolidasi kekuasaan serta stabilitas politik, terutama selama masa transisi setelah peralihan dari pemerintahan Soekarno. Selain terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan, Soemitro juga aktif dalam berbagai operasi militer yang menegaskan peran militer dalam politik Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan militer yang solid, Soemitro memiliki wawasan luas tentang strategi dan taktik perang. Ia tidak hanya terlibat dalam pertempuran fisik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi arah negara. Salah satu pencapaian besar Soemitro adalah kontribusinya dalam merancang operasi-operasi besar yang memperkuat posisi Suharto sebagai pemimpin Orde Baru, termasuk dalam operasi militer yang menangani ancaman dari berbagai kelompok yang dianggap subversif, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Soemitro dikenal sebagai sosok yang tegas, namun juga cermat dalam mengidentifikasi berbagai ancaman yang bisa menggoyahkan stabilitas negara, baik dari dalam maupun luar.

Selain diakui sebagai pemimpin yang handal di dunia militer, Soemitro juga sangat dihormati karena integritas dan keberaniannya dalam mengambil keputusan yang berisiko tinggi, bahkan ketika itu bertentangan dengan pendapat mayoritas di dalam pemerintahan. Dalam banyak kesempatan, Soemitro berperan sebagai penengah yang bijaksana dalam menghadapi ketegangan antara berbagai pihak di dalam militer dan pemerintah. Ia tidak hanya berfokus pada keamanan negara, tetapi juga memperkenalkan ide-ide baru dalam sistem pertahanan yang kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan kekuatan militer Indonesia. Meskipun banyak orang mungkin tidak menyadari, kontribusinya dalam membangun sistem pertahanan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam bertahannya Orde Baru selama lebih dari tiga dekade.

Jenderal Sarwo Edhie Wibowo

Jenderal Sarwo Edhie Wibowo adalah salah satu komandan militer yang memiliki pengaruh besar selama masa transisi politik Indonesia setelah kejatuhan Presiden Soekarno. Ia dikenal karena perannya dalam operasi-operasi militer yang sangat menentukan jalannya sejarah Indonesia, terutama dalam menanggulangi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965-1966, yang melahirkan peristiwa penting yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S). Sarwo Edhie tidak hanya terlibat dalam operasi militer tersebut, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang sangat setia kepada Suharto, yang saat itu memimpin militer dan kemudian menjabat sebagai presiden Indonesia.

Sebagai komandan pasukan, Sarwo Edhie memainkan peran kunci dalam mengendalikan situasi setelah peristiwa G30S. Keberhasilannya dalam melaksanakan operasi militer untuk menggagalkan kudeta dan menumpas anggota PKI membuatnya mendapatkan posisi yang sangat dihormati di kalangan militer. Dalam pertempuran yang sering kali brutal dan dipenuhi ketegangan politik, Sarwo Edhie dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan mampu mengorganisasi pasukannya dengan sangat efektif.

Selain keterlibatannya dalam operasi militer yang mengakhiri pengaruh PKI di Indonesia, Sarwo Edhie juga menjadi simbol kekuatan militer yang mendukung Orde Baru. Ia merupakan bagian penting dari struktur kekuasaan yang memungkinkan Suharto untuk menguasai Indonesia selama beberapa dekade ke depan. Keberhasilannya dalam menegakkan kekuasaan Suharto menjadikannya salah satu tokoh militer paling berpengaruh di awal Orde Baru. Namun, meskipun dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam stabilitas politik, Sarwo Edhie juga memiliki sikap yang kontroversial dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Ada juga fakta menarik yang sering terlupakan dalam sejarah Indonesia: Sarwo Edhie adalah ayah dari Astrid Wibowo, yang kemudian menjadi istri Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Hubungan ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh militer dalam politik Indonesia, di mana bahkan hubungan keluarga dapat memengaruhi dinamika politik yang lebih luas. Meskipun Sarwo Edhie tidak terlibat langsung dalam politik setelah era Suharto, ia tetap dikenang sebagai salah satu tokoh militer yang memiliki dampak besar dalam sejarah Orde Baru.

Referensi:

Roosa, J. (2006). Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup D'État in Indonesia. University of Wisconsin Press.

Crouch, H. (2007). The Army and Politics in Indonesia. Equinox Publishing.

Elson, R. E. (2001). Suharto: A Political Biography. Cambridge University Press.

Cribb, R., & Brown, C. (1995). Modern Indonesia: A History Since 1945. Longman.

Robinson, G. (1995). The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali. Cornell University Press.

Anderson, B. R. O'G., & McVey, R. (1971). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia. Cornell University.

Share this post