Mengungkap Fakta Supersemar: Misteri, Kontroversi, dan Pengaruh Internasional

“Sejarah selalu lebih kompleks daripada sekadar narasi tunggal yang diterima umum.” – Anhar Gonggong

Surat Perintah Sebelas Maret (SuperSemar) adalah salah satu dokumen yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah Indonesia. Sering kali, orang melihatnya sebagai simbol peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Namun, banyak yang berpendapat bahwa ini bukan hanya langkah darurat untuk menjaga stabilitas negara, melainkan juga strategi yang dirancang untuk memperkuat kekuasaan Soeharto dan menghilangkan pengaruh politik kiri yang selama ini bersekutu dengan Soekarno. 

Di balik narasi resmi ini, ada berbagai sudut pandang lain yang menggambarkan peristiwa ini sebagai bagian dari skenario politik yang lebih rumit, melibatkan aktor internasional, intrik militer, dan pengaruh ekonomi global.

Situasi Politik 1965 Latar Belakang SuperSemar

Tahun 1965 adalah masa yang sangat bergejolak dalam sejarah politik Indonesia. Presiden Soekarno, yang telah memimpin sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945, berusaha menjaga keseimbangan kekuatan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis melalui ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Namun, strategi ini menghadapi banyak tekanan dari berbagai pihak. 

Di satu sisi, militer merasa khawatir dengan meningkatnya pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia), yang saat itu merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dengan lebih dari tiga juta anggota serta pengaruh yang luas dalam serikat buruh, petani, dan organisasi mahasiswa. PKI memiliki hubungan dekat dengan Soekarno dan aktif terlibat dalam berbagai program pembangunan nasional. Namun, hubungan ini menciptakan ketegangan dengan Angkatan Darat, yang merasa terancam oleh kekuatan politik kiri.

Kontroversi Naskah SuperSemar

Di tingkat internasional, konteks Perang Dingin menambah lapisan kompleksitas pada situasi ini. Amerika Serikat dan sekutunya merasa khawatir dengan pengaruh komunis yang semakin menguat di Asia Tenggara, terutama setelah kemenangan revolusioner di Tiongkok pada tahun 1949 dan kemenangan komunis di Vietnam Utara. Dalam situasi ini, Indonesia, dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kuat, dianggap sebagai potensi ancaman bagi keamanan regional. CIA, melalui berbagai operasi rahasia seperti "Project Haik," berusaha untuk melemahkan PKI dan mencari kesempatan untuk mendukung elemen militer anti-komunis di Indonesia. Beberapa dokumen yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa intelijen Barat secara aktif mendukung upaya untuk menekan dan mengurangi pengaruh PKI, baik sebelum maupun setelah peristiwa G30S.

Di samping itu, ketegangan ekonomi juga memperburuk keadaan. Pada pertengahan 1960-an, Indonesia menghadapi inflasi yang sangat tinggi, kelangkaan pangan, dan ketidakpuasan sosial yang meluas. Kebijakan ekonomi Soekarno yang anti-imperialis dan kecenderungan sosialistis dalam orientasi ekonominya membuat Indonesia terasing dari bantuan ekonomi Barat. Sebaliknya, Soekarno berusaha memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Uni Soviet, yang semakin memperburuk ketegangan dengan negara-negara Barat.

Supersemar, yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, secara resmi memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi menjaga ketertiban nasional. Namun, isi asli dokumen ini masih menjadi misteri besar karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan, dan hanya ada salinan resmi yang beredar. Kontroversi semakin mendalam ketika beberapa sumber, seperti sejarawan Asvi Warman Adam, berpendapat bahwa Soekarno mungkin menandatangani dokumen tersebut di bawah tekanan militer.

Menurut beberapa laporan, Supersemar diserahkan kepada Soekarno di Istana Bogor oleh tiga jenderal – Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmud – pada malam hari, dalam suasana yang penuh tekanan. Beberapa saksi menyatakan bahwa istana pada saat itu dikepung oleh pasukan militer yang setia kepada Soeharto, menciptakan suasana intimidasi yang kuat. Menurut sejarawan John Roosa, situasi ini lebih menyerupai kudeta militer terselubung daripada sekadar penyerahan kekuasaan secara sukarela. Ada juga teori yang menyatakan bahwa Supersemar mungkin tidak pernah dimaksudkan sebagai perintah permanen, melainkan sekadar mandat sementara untuk mengelola situasi krisis.

Lebih lanjut, analisis yang dilakukan sejarawan lain, seperti Benedict Anderson, menunjukkan bahwa Supersemar mungkin merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengamankan dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, yang melihat peluang untuk menggantikan Soekarno dengan seorang pemimpin yang lebih pro-Barat. 

Ini diperkuat dengan adanya dokumen-dokumen CIA yang mengindikasikan dukungan rahasia kepada elemen militer di Indonesia yang berupaya menyingkirkan pengaruh komunis.

Dampak SuperSemar Sebagai  Langkah Menuju Kekuasaan Penuh

Dengan dasar Supersemar, Soeharto bergerak dengan cepat. Ia membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, hanya sehari setelah menerima mandat, dan segera menangkap banyak tokoh yang dianggap terlibat dalam G30S. Tidak banyak yang tahu bahwa beberapa pemimpin PKI, seperti D.N. Aidit, berusaha melarikan diri dan menyusun kembali kekuatan partai dari luar Jakarta, tetapi mereka dengan cepat ditangkap atau dieksekusi. Langkah ini semakin menguatkan posisi Soeharto sebagai pemimpin de facto Indonesia, meskipun Soekarno masih secara resmi menjabat sebagai presiden.

Pada saat yang sama, Soeharto mulai memperluas pengaruhnya di militer dengan mengganti perwira-perwira yang dianggap loyal kepada Soekarno dengan orang-orang yang lebih setia kepadanya. Ini menciptakan perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan militer dan politik Indonesia. Pada tahun 1967, MPRS akhirnya mencabut mandat kepresidenan Soekarno melalui Sidang Istimewa MPRS, yang kemudian menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. 

Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Sidang Umum MPRS, mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru yang bertahan lebih dari tiga dekade.

Referensi:

Gonggong, A. (2017). Sejarah Indonesia Modern. Penerbit Kompas.

Adam, A. W. (2015). Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa G30S/PKI. Penerbit Buku Kompas.

Notosusanto, N. (1992). Sejarah Nasional Indonesia. Balai Pustaka.

Ricklefs, M. C. (2013). A History of Modern Indonesia since c.1200. Palgrave Macmillan.

Share this post