Titik Balik 1966: Awal Perubahan Sejarah Indonesia

 

“Sejarah bukan sekadar deretan fakta, tetapi medan pertempuran untuk kekuasaan.” - Howard Zinn

Tahun 1966 menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah politik Indonesia. Saat itu, kekuasaan berpindah secara dramatis dari era Demokrasi Terpimpin yang dipimpin Sukarno ke Orde Baru yang dikuasai Soeharto. Perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, melainkan sebuah transformasi yang mendalam, yang melibatkan penindasan ideologi, penghapusan kelompok kiri, dan penguatan kekuasaan militer. 

Dari perspektif kelompok kiri, perubahan ini dianggap sebagai kontra-revolusi terhadap gerakan rakyat yang lebih luas. Menariknya, transisi ini tidak hanya dipicu oleh dinamika dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan geopolitik global. Pada waktu itu, Amerika Serikat dan sekutunya sangat khawatir dengan meningkatnya pengaruh komunis di Asia Tenggara, terutama setelah jatuhnya Saigon dan meningkatnya ketegangan dalam perang Vietnam. 

Beberapa penelitian mengklaim bahwa operasi intelijen Barat juga berperan dalam mendukung kekuatan anti-komunis di Indonesia, meskipun bukti konkret mengenai hal ini masih menjadi perdebatan (Roosa, 2006).

Krisis Ekonomi dan Ketidakstabilan Politik di Indonesia

Di awal tahun 1960-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah. Inflasi melambung hingga lebih dari 600% pada tahun 1965, sementara produksi pangan dan ekspor merosot drastis, yang mengakibatkan kelangkaan bahan pokok dan lonjakan harga barang. 

Sukarno, yang berusaha membangun ekonomi berbasis sosialisme dan anti-imperialisme, justru memperburuk hubungan ekonomi dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, yang kemudian memberlakukan embargo perdagangan terhadap Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1964, Sukarno dengan tegas menarik Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk protes terhadap diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan, yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kolonialisme Inggris dalam krisis Konfrontasi (Dijk, 2001). Ketidakpuasan rakyat semakin meningkat, sementara konflik internal dalam militer, termasuk persaingan antara faksi pro-Sukarno dan kelompok anti-komunis, menciptakan situasi yang sangat tidak stabil. 

Dalam konteks ini, munculnya tokoh-tokoh militer seperti Soeharto, yang dikenal lebih pragmatis dan terampil dalam strategi militer, memberikan peluang bagi kelompok konservatif untuk merebut kekuasaan.

Gerakan 30 September dan Reaksi Militer

Gerakan 30 September (G30S) 1965 menjadi titik awal perubahan kekuasaan yang signifikan. Narasi resmi dari Orde Baru menyebutkan bahwa PKI adalah aktor utama di balik peristiwa ini, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan keterlibatan faksi militer yang ingin memanfaatkan situasi untuk menggulingkan Sukarno. Sering kali diabaikan adalah fakta bahwa beberapa perwira tinggi, termasuk Jenderal A.H. Nasution, sudah lama berselisih dengan Sukarno mengenai peran militer dalam politik. 

Selain itu, hubungan antara PKI dan militer memang tegang, terutama setelah rencana PKI untuk membentuk angkatan kelima yang akan mempersenjatai buruh dan petani, yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap dominasi militer (Crouch, 1978). Dalam beberapa hari setelah G30S, Soeharto bergerak cepat untuk mengendalikan situasi dengan memanfaatkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 sebagai dasar hukum untuk mengambil alih kendali politik sepenuhnya. 

Meskipun keaslian Supersemar masih menjadi perdebatan hingga kini, dokumen ini berhasil digunakan untuk mengesampingkan peran Sukarno dan secara efektif mengkonsolidasikan kekuasaan militer.

Pembentukan Orde Baru dan Dukungan Internasional

Supersemar menjadi alat yang sangat penting dalam memperkuat kekuasaan Soeharto. Dengan dukungan dari kelompok anti-komunis di dalam negeri dan tekanan dari kekuatan Barat yang khawatir akan pengaruh kiri, Soeharto mulai merancang pemerintahan baru yang lebih konservatif dan pro-kapitalis. Salah satu langkah awalnya adalah membentuk kabinet yang sebagian besar diisi oleh teknokrat dengan pemikiran ekonomi liberal, seperti Widjojo Nitisastro dan Emil Salim, yang kemudian dikenal sebagai "Mafia Berkeley" karena hubungan mereka dengan universitas dan ekonomi pasar bebas Amerika. 

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari komunitas intelijen Barat, termasuk CIA, yang melihat Indonesia sebagai kunci strategis untuk mencegah dominasi komunis di Asia Tenggara. Jarang diketahui, Amerika Serikat melalui Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) kemudian memberikan bantuan ekonomi besar-besaran yang membantu menstabilkan ekonomi Indonesia di tahun-tahun awal Orde Baru, sekaligus memperkuat legitimasi politik Soeharto di mata rakyat (Robinson, 1995). Dengan demikian, transisi menuju Orde Baru bukan hanya hasil dari perubahan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan geopolitik global yang lebih luas.

Sidang MPRS 1966: Legalisasi Kudeta Merangkak

Pada Sidang MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) tahun 1966, sejumlah keputusan penting diambil yang secara tidak langsung melegalkan perubahan kekuasaan yang sedang berlangsung, yang lebih tepat disebut sebagai "kudeta merangkak" — sebuah proses yang tidak dilakukan melalui pemberontakan terbuka, tetapi melalui pengambilan alih yang sah secara hukum. 

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang secara resmi membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melarang penyebaran ideologi komunis di Indonesia. Ketetapan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi militer untuk melakukan tindakan represif terhadap anggota PKI dan mereka yang dianggap simpatisan kiri, yang sering kali dilakukan tanpa proses peradilan yang adil. 

Penangkapan massal, penahanan tanpa pengadilan, hingga eksekusi ribuan orang yang dianggap terlibat dengan gerakan kiri menjadi kenyataan yang menyesakkan, memicu apa yang dikenal sebagai "pembersihan" atau "penghapusan" komunisme di Indonesia, yang berlangsung selama beberapa tahun setelahnya.

Fakta yang jarang diketahui adalah bahwa pembubaran PKI tidak hanya melibatkan penindasan fisik terhadap kader-kader partai, tetapi juga mencakup penghancuran simbol-simbol budaya dan sejarah yang terkait dengan gerakan kiri. Di banyak tempat, monumen-monumen yang dibangun oleh PKI seperti Taman Ismail Marzuki di Jakarta, yang sebelumnya dijadikan pusat kebudayaan, menjadi sasaran perusakan oleh pihak-pihak yang mendukung Orde Baru. 

Selain itu, banyak korban yang dieksekusi atau dipenjarakan tanpa proses hukum yang layak, dan sejumlah besar orang hilang tanpa jejak dalam "pembersihan" ini. Penghilangan jejak ini, sebagian besar, dilakukan dengan dukungan penuh militer, yang akhirnya menjadikan mereka sebagai pilar kekuasaan yang tak tergoyahkan dalam pemerintahan Orde Baru.

Dengan menghapus kekuatan kiri dan memperkuat posisi militer, Soeharto membuka jalan bagi pembangunan ekonomi kapitalis yang sangat bergantung pada investasi asing, terutama dari negara-negara Barat dan Jepang. Namun, meskipun pencapaian ekonomi Orde Baru sering dipuji, transisi ini datang dengan harga kemanusiaan yang sangat tinggi. 

Ribuan orang hilang, banyak yang dipenjara, dan banyak keluarga kehilangan anggota mereka tanpa pernah tahu apa yang terjadi. Proses ini, meskipun sering dibahas dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, tetap menyimpan bayang-bayang kelam dalam sejarahnya, yang hingga kini masih menjadi topik perdebatan dan penelitian yang mendalam.

Penting untuk dicatat bahwa pembersihan politik ini tidak hanya berdampak pada kelompok kiri, tetapi juga meluas ke berbagai kelompok politik lain yang dianggap mengancam stabilitas Orde Baru. Salah satunya adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Islam kiri, yang pada masa itu cukup kuat dalam mendukung Sukarno, tetapi kemudian menjadi sasaran penindasan militer setelah 1965-1966. 

Beberapa tokoh Islam kiri seperti Dipa Nusantara Aidit, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PKI, menjadi simbol dari upaya militer untuk mengeliminasi kelompok yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan baru yang sedang dibangun oleh Soeharto.

Referensi

Roosa, J. (2006). Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia. University of Wisconsin Press.

McGregor, K. (2007). History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past. NUS Press.

Cribb, R., & Brown, C. (1995). Modern Indonesia: A History Since 1945. Longman.

Share this post